Itulah judul muka Tabloid Realitas dalam nomor perkenalannya (14/10/1998). Jarang ada judul seperti itu. Namun redaksi Tabloid baru pimpinan Suryapaloh (bos Media Indonesia) itu merajut berbagai informasi untuk menguak hubungan Megawati dengan AS.

Perbincangan mengenai Megawati bagaimana pun juga menarik. Sebab ada upaya-upaya politik sangat kentara untuk menaikkan putri mantan Presiden pertama ini ke kursi kepresidenan. Disamping dukungan kuat dari pers dan sejumlah konglomerat, Megawati didukung Gus Dur. Bahkan ketua PBNU itu telah mengisyaratkan kemungkinan koalisi PKB-PDI Perjuangan untuk meloloskan Megawati ke jabatan tertinggi di negeri ini. Kendati belakangan ketua PKB, Matori Abdul Jalil, membantah hal itu (Republika,17/10/98).

Bagaimanakah perjalan Megawati selanjutnya? Tentu analisa tentang hubungannya dengan AS sangat menarik untuk disimak. Sebab bagaimanapun juga AS-lah yang secara de facto berkuasa di seluruh dunia sekarang ini. Negara polisi dunia itulah yang mendominasi ekonomi dan politik di hampir seluruh dunia. Dengan dominasinya, AS dapat mengatur siapa yang bakal lengser dan siapa yang bakal naik. Mundurnya Presiden Soeharto yang diiringi dengan kesiagaan Kapal Induk AS dengan 2000 personil marinirnya adalah fenomena dominasi yang tak dapat diabaikan. Ancaman seperti itu juga pernah dialami oleh Presiden Soekarno seperti yang dituturkan oleh Dewi Soekarno (Detak, edisi Th. I No. 12).

Sejauh manakah hubungan Megawati dengan AS berkaitan dengan pencalonannya sebagai presiden? Bagaimanakah sesungguhnya draft politik AS di negeri ini atau paling tidak di Asia Pasifik? Kenapa kita harus menghitung kekuatan politik AS dan pengaruhnya di negeri ini? Adakah kewajiban kaum muslimin untuk memahami politik internasional? Dan apa urgensinya? Juga seberapa jauh kemungkinan kaum muslimin di Indonesia mampu melepaskan diri dari bayang-bayang AS? Tulisan ini mencoba mengulasnya dalam perspektif Islam.

Hubungan AS dengan Megawati

Sejak terpilih sebagai Ketua Umum PDI dalam Munas 1993, Megawati Sukarnoputri terus kedatangan tamu-tamu penting dari AS. Ada tokoh informal pendeta Jesse Jackson. Ada sejumlah mantan Dubes AS di Indonesia. Termasuk Dubes AS Stapleton Roy yang paling sering kelihatan nongol di berbagai acara Megawati. Bahkan, Megawati menghadiri pelantikan Clinton sebagai presiden pada tahun 1996 yang lalu (Realitas, idem).

Apakah itu dapat diartikan Megawati memiliki hubungan khusus dengan negara Globocop itu? Stepleton mengelak. "Saya tidak hanya mengadakan pertemuan dengan Megawati, tetapi juga ketemu Amien Rais, Emil Salim, dan tokoh-tokoh lainnya. Saya juga selalu kontak dengan pejabat-pejabat pemerintah" ujarnya kepada Realitas (idem). Pernyataan Dubes AS itu tak menutupi hubungan khususnya dengan Megawati. Bahkan sekaligus membuka hubungan khususnya dengan tokoh-tokoh lain.

Inilah kehebatan sekaligus kelicikan AS. Kata Gus Dur, negara Bill Clinton itu tidak hanya mendekati Mega. Mereka pernah mendorong Benigno Aquino yang pulang ke Philipina untuk melengserkan Presiden Marcos. Mereka menaikkan Benazir Bhuto sebagai PM Pakistan dan Begum Khalida Zia menjadi PM di Bangladesh. Gus Dur mengakui, bahwa misi AS itu cukup positif, yakni mendorong demokratisasi di negara-negara yang AS ikut merekayasa kekuasaan di sana (Realitas, idem).

Kenapa AS lebih memilih Mega? Gus Dur melihat dua hal. Pertama, misi politik, yakni untuk menancapkan pengaruhnya di Indonesia bila Mega nanti menjadi presiden. Kedua, misi agama, yakni menciptakan sekularisasi dalam kehidupan beragama di Indonesia. Rektor IAIN Jakarta, Azyumardi Azra, mengatakan bahwa AS tidak menghendaki presiden Indonesia yang 'too muslim' atau 'too Islamic'. Negara biang demokrasi sekuler itu menghendaki presiden berwatak sekuler. "Hal itu akan lebih compatible dengan ideologi sekuler mereka dibandingkan dengan ideologi Islam yang jelas-jelas tidak cocok dengan AS" tandasnya kepada Realitas (idem). Sedangkan sesepuh PDI Abdul Madjid melihat bahwa pilihan AS itu didasari oleh konsep ekonomi Mega yang tidak mengarah pada kebijakan anti kapitalis asing (Realitas, idem).

Kini jelaslah hubungan politik antara Megawati dengan negara Kapitalis Imperlialis nomor satu di dunia yang terkenal sebagai kampiun demokrat dan polisi dunia berstandar ganda itu. Dan surat Megawati ke Gedung Putih tertanggal 8 Maret 1998 yang meminta kepada Presiden Bill Clinton agar meninjau kembali program rahasia latihan militer AS-RI, menegaskan semua itu.

Rakyat AS telah terbiasa untuk hidup serakah dan rakus dalam perilaku komsumtif. Mereka menyangka bahwa kemampuan dan sumber daya AS tidak terbatas. Semua itu dianggap cukup untuk memenuhi tuntutan peran AS secara internasional dan pada waktu yang sama, tuntutan rakyat AS serta kesejahteraan mereka. Namun perang Vietnam ternyata telah menunjukkan kekeliruan keyakinan ini. Terbukti bahwa kemampuan AS ternyata terbatas. Juga terbukti bahwa peran internasional sangat tergantung pada biaya kesejahteraannya.

Gaya hidup rakyat AS yang tak berubah itu menyebabkan kemunduran AS berjalan semakin capat dan mengakibatkan rakyat AS hidup bergelimang dengan hutang-hutang. Dan upaya-upaya perbaikan ekonomi yang dilakukan para Presiden AS sejak Reagan hingga Clinton nampak belum membuahkan hasil.

Dengan demikian kita dapat memahami bahwa garis besar politik luar negeri AS lebih mengedepankan masalah-masalah ekonomi dalam hubungan-hubungan internasional daripada masalah-masalah lain, maka AS akan berupaya menjadikan pemahamannya --yaitu pasar bebas-- sebagai andalannya dalam politik luar negeri dan hubungan internasional. Maka IMF dan Bank Dunia akan terus menjadi dua alat yang ampuh dan berpengaruh untuk melakukan intervensi dalam urusan-urusan negara-negara lain. Lima puluh butir kebijakan IMF (letter of intent) yang dipaksakan Direktur IMF Michael Camdessus kepada mantan Presiden Soeharto --yang membuat Indonesia gonjang-ganjing-- awal tahun ini merupakan bukti nyata.

Adapun sasaran-sasaran AS di Timur Jauh dapat diringkas sebagai berikut:

Tantangan yang muncul setelah runtuhnya Soviet di wilayah Pasifik justru ekonomi dan teknologi. Namun AS tetap berusaha menuju sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, disertai adanya perubahan pada prioritas-prioritas dan cara-cara tertentu untuk mencapainya. Dalam hal ini AS berusaha untuk mengurangi defisit dalam neraca ekspor terhadap Jepang maupun RRC. AS juga berusaha mempermudah transfer teknologi Jepang kepada AS. Ini menyebabkan timbulnya friksi antara AS dengan kedua negara ini. AS telah meminta kepada Jepang hal-hal berikut:

Namun Jepang telah mampu menembus dunia di bidang ekonomi. Jepang dalam dua dekade terakhir ini telah menjadi suatu negara raksasa dalam perekonomian dan menjadi satu pilar utama bagi perekonomian dunia. Ekspansi kepentingan-kepentingan dan pusat ekonomi dunia tersebut mengharuskan adanya eksistensi secara internasional dalam pentas politik internasional. Oleh karena itu, harus ada suatu pemecahan yang dapat memelihara eksistensi Jepang dan kepentingan-kepentingannya, serta dapat pula memuaskan rasa kebesaran dan keunggulan posisinya. Keamanan Jepang sejak Perang Dunia II berada di bawah naungan AS dan dia senantiasa berusaha membendung kembalinya militerisme Jepang. Untuk itu AS terus mewujudkan rasa aman bagi Jepang dan memuaskan rasa kebesaran Jepang secara internasional. Ini dilakukan dalam suatu cara yang dapat diterima Jepang serta memuaskan ambisi-ambisinya. Namun pada waktu yang sama Jepang tetap mengabdi pada kepentingan AS dalam bentuk pemberian dana pada berbagai urusan yang dapat mencukupi AS. Jepang menjadi negara kreditor terbesar bagi AS dan memikul pula rasa tanggung jawab AS untuk memerangi terorisme dan menanggulangi masalah-masalah kemanusiaan yang berat. AS juga telah berupaya memasukkan Jepang dalam DK-PBB untuk menjadi anggota pengawas atau anggota tetap.

Adapun terhadap RRC, AS berusaha melakukan lilberalisasi ekonomi dan politik di RRC. AS menyebarkan Demokrasi dan HAM. Maka, RRC pun kemudian melakukan liberalisasi sistem ekonominya, namun menolak liberasasi sistem politiknya. Bahkan RRC telah menolak intervensi AS tersebut. Partai Komunis Cina ingin agar komunismelah yang mengabdi kepada RRC, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, tidaklah aneh bila RRC melepaskan diri dari sistem ekonomi komunisme jika sistem itu tidak membawa kemaslahatan bagi RRC. Namun, RRC telah mendapat pelajaran dari apa yang telah terjadi di Uni Soviet, sebagai akibat intervensi negara-negara Barat dan didengarnya advis-advis mereka. RRC tidak ingin menjadi korban berikutnya dari persekongkolan negara-negara Barat itu.

Sungguh apa yang dilakukan AS di RRC tak jauh beda dengan apa yang dilakukan AS di Indonesia. Beberapa jam setelah lengsernya Soeharto, dengan bangga Clinton menyambut baik mundurnya mantan Presiden yang selama ini dianggap melakukan kebijakan hampir sama dengan para pemimpin RRC. Namun, ambrolnya benteng pertahanan politik Pak Harto bakal membentuk babak baru perpolitikan di negeri ini yang jelas akan sangat menguntungkan politik luar negeri AS yang selalu berusaha menghemat dana pengerahan militernya dalam melaksanakan fungsi sebagai Globocop. Di sisi lain, seluruh tujuan dan sasaran politik ekonomi pasar bebas dan kebudayaan liberal AS jelas akan semakin mulus.

Membela kepentingan kaum muslimin, menegakkan negaranya yang selalu memelihara kepentingan kaum muslimin dengan penerapan aturan-aturan Allah SWT merupakan kewajiban politik kaum muslimin yang luhur. Dan memelihara negaranya dari segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan musuh-musuhnya dari negara-negara kafir adalah kewajiban luhur. Memahami politik internasional agar dapat melaksanakan tugas itu adalah kewajiban yang tak ditawar. Bahkan di masa lalu di zaman onta kaum muslimin melakukan konfrontasi dengan orang-orang Quraisy jahiliyah dengan memperhatikan isu-isu politik internasional (lihat QS. Ar Ruum 1-4).

Jelaslah urgensi memahami politik internasional adalah untuk mengetahui siapa sebenarnya musuh yang harus dihadapi umat ini dan langkah apa yang harus ditempuh.

Persahabatan yang sampai pada taraf keagenan pemimpin negeri muslim kepada negara kufur adikuasa yang tak henti-hentinya memerangi kaum muslimin adalah sebuah bahaya yang harus disingkirkan dari umat ini. Lebih dari itu, seorang pemimpin muslim yang menjadi boneka negara asing tak layak memimpin negara, sebab seorang kepala negara muslim harus merdeka dari pengaruh siapapun.

Seorang kepala negara atau khalifah dalam pandangan Islam adalah penguasa tunggal yang tidak boleh tunduk kepada siapapun. Dia hanya tunduk kepada Allah SWT untuk memerintah manusia dengan melaksanakan apa yang diturunkan Allah SWT. Dia memperingatkan seorang pemimpin dalam firman-Nya:

"Dan putuskanlah perkara mereka menurut hukum yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian yang diturunkan allah kepadamu..." (QS. Al Maidah 49).

Namun sayang, banyak orang yang kemudian dipercaya sebagai pemimpin muslim melalaikan hal itu bahkan berasyik masyuk dengan sistem demokrasi yang telah memalingkan mereka dari ajaran Allah SWT. Realitas seperti itulah yang telah meratakan jalan bagi intervensi negara-negara kafir seperti AS dan sekutu-sekutu Baratnya ke dunia Islam. Akibatnya, kaum muslimin selalu dirugikan dalam setiap aspek kehidupan. Kenapa kita belum juga sadar?