Setahun sudah konflik Maluku terjadi. Perang sipil tak terelakkan. Darah-darah berceceran. Tubuh-tubuh bergelimpangan. Belum lagi yang terbakar dalam kepungan api. Dan ratusan transmigran muslim terbantai di Masjid. Menyusul ribuan minoritas muslim pribumi mati dalam semalam. Lantaran dikepung puluhan ribu orang-orang Nasrani. Menyusul hengkangnya puluhan ribu muslimin pendatang yang diusir karena keislaman mereka.

Orang-orang yang menjerit itu minta pertolongan. Suara mereka terdengar dari masjid ke masjid hingga ke Masjidil Haram di Makkah al Mukarramah. Doa dan solidaritas mengalir dari berbagai penjuru tanah air kaum muslimin, seluruh dunia Islam. Namun, manakala kaum muslimin hendak berjihad membantu saudara-saudaranya yang dizhalimi ke Maluku, pemerintah Indonesia dengan alasan keamanan negara menghalangi mereka dan bersikap keras mengancam. Maka emosi umat meledak tidak tersalur. Terjadilah kasus Mataram. Pembakaran sebuah gereja yang menimbulkan reaksi keras. Memecahkan keheningan terbunuhnya ribuan orang, puluhan masjid, dan ratusan ribu pengungsi yang keluar dari bumi Islam, Maluku. Ya, Maluku dari segi kata jelas bukanlah negeri kufur. Bahkan dia merupakan bagian dari negeri muslim terbesar di dunia, Indonesia. Namun bagaimana bisa tragedi Bosnia dipindah ke sana? Ironis!

Inilah yang harus difikirkan bersama. Apa sebenarnya akar masalahnya? Bagaimana seharusnya menyelesaikan masalah menurut syari'at Islam? Siapa yang berkewajiban menyelesaikannya. Apa peran penguasa, militer, dan umat, khususnya partai-partai Islam? Tulisan ini mencoba mengungkapkannya.

Konflik Maluku dimulai pada peristiwa penodaan hari raya Idul Fitri pada tahun 1419H lalu. Tepatnya kasus hari Selasa 19 Januari 1999, saat seorang kristen pengemudi angkot bernama Yopie menolak membayar sewa angkot yang disewanya dari seorang muslim warga Batu Merah Bawah Ambon dan dengan bantuan penumpang yang juga beragama Kristen malah memukuli wakil pemilik angkot yang berfungsi sebagai kondektur. Muslim tersebut lari minta bantuan saudara-saudaranya. Bentrokan pun terjadi. Dalam percekcokan yang bernuansa agama itu dipelintirlah berita bahwa seorang muslim memalak seorang pengemudi angkot beragama Kristen. Maka terjadilah bentrokan yang lebih besar dengan penyerangan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap perkampungan kaum muslimin di Batu Merah.

Berita itupun segera menyebar dan situasi pun menjadi gawat. Bentrokan-bentrokan secara sporadis terjadi di berbagai tempat di Ambon dan pengungsi muslim pun mengalir ke masjid Al Fatah yang dalam satu dua hari saja mencapai 20 ribu orang. Runyamnya, aparat keamanan baik polisi maupun militer yang didominasi orang-orang Kristen itu tak kuasa mengatasi keadaan, bahkan sebagian mereka terlibat dalam pembantaian kaum muslimin.

Di tengah kegentingan yang mengharuskan didatangkannya pasukan Kostrad dari Ujung Pandang dan Pangdam Trikora Mayjen Amir Sembiring, Kamis, 21 Januari pukul 12.00 terdengar kabar bahwa bendera RMS dikibarkan di Gunung Nona. Pada pukul 16.00 ditemukan dokumen RMS bertanggal 22 Pebruari 1997 yang ditandatangni KN-RMS, F.L.J. Tutuhatunewa di rumah Edwin Manuputty (pegawai Bapedda Tk. I Maluku ( Tragedi Ambon, hal 48, Yayasan Al Mukmin, Jakarta, 1999).

Maka dengan memanfaatkan situasi kegentingan yang sedang terjadi, potensi konflik Islam Kristen yang laten sejak bertahun-tahun sebelumnya penduduk Islam dan Kristen di Ambon seimbang dan kondisi pemerintahan pusat yang lemah, gerakan kerusuhan Ambon itu membidik kaum muslimin pendatang di Ambon. Mereka melakukan pembersihan kaum muslimin etnis Bugis Buton, dan Makasar (BBM) serta Sumatra dan Jawa. Maklumlah, para pendatang itulah yang membuat komposisi penduduk Islam-Kristen menjadi seimbang.

Dengan dalih kesenjangan sosial padahal orang-orang Cina yang menguasai bisnis besar mereka diamkan orang Kristen Ambon yang dimotori gerakan RMS (Republik Maluku Sarani/ Nasrani) membantai, mengusir, dan menjarah kaum muslimin pendatang maupun asli. Untuk tujuan sparatis itu, mereka melakukan etnic cleansing. Namun hingga kini belum berhasil, karena kaum muslimin melakukan perlawanan.

Jelaslah bahwa target mereka adalah memanfaatkan situasi krisis Indonesia untuk mengokohkan kekuasaan Kristen di Maluku dan memisahkan diri dari Indonesia. Oleh karena itu, dalam kondisi yang belum juga berhasil menghabisi kaum muslimin, mereka melalui PGI berteriak-teriak minta tentara PBB (Asing) turun tangan. Mereka tampak ingin menyusul langkah Timtim.

Oleh karena itu, demi persatuan negeri-negeri Islamdi Indonesia pemerintah sebagai pihak yang berwenang, jangan sampai terlambat dan terkecoh seperti kasus Timtim. Tindakan keras terhadap gerakan separatis, apalagi yang bersekongkol dengan pihak negara-negara kafir asing, selayaknya diberikan. Dan itu menjadi tanggung jawab kepala negara.

Seorang penguasa kaum muslimin wajib melindungi dan menjamin kemanan warga negaranya dari berbagai mara bahaya. Nabi saw. bersabda:

"Imam/Khalifah adalah ibarat perisai. Orang-orang berlindung dengannya dan berperang di belakangnya" (H.R. Muslim).

Dengan demikian sudah menjadi kewajiban seorang kepala negara kaum muslimin menempatkan dirinya sebagai perisai yang melindungi darah, harta, dan kehormatan kaum muslimin sehingga mereka selamat dari serangan dan jarahan siapapun. Kepala negara yang melalaikan hal itu diancam dengan hukum yang pedih sebagaimana diberitakan oleh Rasulullah saw.:

"Barangsiapa yang diberi kekuasaan oleh Allah untuk memimpin rakyat lalu dia tidak memberikan perhatian penuh kepada rakyatnya (alias mengabaikan urusan rakyat), maka Allah haramkan dia dari masuk surga" (HR.Bukhari).

Ya, seorang Imam harus bertanggung jawab atas seluruh rakyat yang dipimpinnya. Nabi saw. bersabda:

"Dan seorang Imam (Kepala Negara) adalah laksana penggembala, dan dia bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya" (HR.Bukhari).

Dengan tanggung jawabnya itu, semestinya pemerintah Indonesia yang muslim itu segera mengambil langkah cepat dan tegas untuk menghentikan berbagai pembantaian terhadap kaum muslimin dan perang sipil antara kaum muslimin dengan orang-orang Kristen di sana. Apalagi telah ada indikasi sparatis memanfaatkan sistuasi untuk memisahkan diri dari wilayah kesatuan negeri muslim Indonesia.

Pihak Polri dan TNI sebagai alat kemanan dan pertahanan negara mestinya tidak ragu-ragu lagi mengamankan wilayah Maluku dari berbagai bentrokan dan tindak pembantaian, serta menjaga kemungkinan adanya intervensi dari pihak asing. Mereka tak perlu ragu dan takut dengan apa yang menamakan dirinya sebagai HAM, sebuah makhluk yang lebih merupakan kedok kejahatan daripada memperjuangkan terwujudnya keadilan dan kebenaran. Penolakan Amnesti Internasional terhadap laporan imigran muslim Al Jazair tentang kezhaliman pemerintah Perancis terhadap mereka yang dituduh anggota FIS adalah bukti nyata. Lembaga penting HAM dunia itu mengatakan: Kami tak membantu orang-orang muslim! Bisunya mereka terhadap kasus Bosnia, Kosovo, Chechnya, Rohingya, Somalia, Uzbekistan, Dagestan, dll. adalah telah jelas. Kalau TNI masih juga gamang, bukan tidak mungkin balada TNI di Timtim merembet ke Maluku dan Irian Jaya.

Dengan penerapan syari'at Islam di seluruh wilayah Indonesia, cukup alasan pemerintah dan TNI untuk menggelar operasi darurat militer mengatasi segala kemungkinan.

Ya, tugas tentara dalam pandangan Islam bukanlah untuk menakut-nakuti rakyat, tetapi menjaga kesatuan negeri-negeri kaum muslimin, dan jihad fi sabilillah secara defensif mempertahankannydari serangaorang kafir, dan secara ofensif mengawal dakwah menegakkan kalimat Allah SWT di seluruh penjuru bumi.

Tugas para politisi adalah bergiat melakukan amar makruf nahi mungkar dan muhasabah kepada penguasa.

Jelas, pengiriman para mujahidin ke Ambon dan Maluku, bukan menyelesaikan masalah manakala pemerintah yang punya wewenang atas Polri dan TNI diam saja. Sebab, orang-orang Nasrani pun akan bahkan barangkali telah mengirim bantuan ke sana. Malah yang menjadi keprihatinan kita justru ekspos pengiriman mujahid ke Ambon telah memojokkan kaum muslimin dengan ancaman sisnis pemerintah kepada orang-orang yang ingin membela saudaranya. Orang-orang yang ingin menjalankan perintah Nabi :

"Muslim itu saudaranya muslim, tidak menzhaliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh (untuk dibantai)" (Al Hadits).

Oleh karena itu, para politisi muslim harus lebih gigih lagi mendesak pemerintahan Gus Dur untuk lebih cepat dan sigap lagi menyelesaikan kasus Maluku sebagai salah satu kewajibannya yang paling penting. Bukan membiarkan penyelesaian di tangan rakyat yang sedang bertikai. Pemerintah harus mengerahkan kekuatan Polri dan TNI semaksimal mungkin agar persoalannya segera selesai. Siapa saja yang tak bisa dilerai harus ditindak tegas. Dan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan dan para provokator harus diadili. Terutama mereka yang terlibat konspirasi asing untuk memisahkan Maluku dari Indonesia.

Dengan demikian solidaritas politik umat adalah dengan melakukan muhasabah kepada pemerintah sebagai pihak yang berwenang mengambil keputusan pengamanan negara. Tuntutan kepada kepala negara itu bisa dilakukan setiap hari melalui berbagai cara dan sarana yang dibenarkan oleh syari'at Islam sehingga pemerintah benar-benar menjalankan tugasnya melindungi kemaslahatan kaum muslimin dan menjamin keamanan mereka di mana saja berada. Sehingga kaum pengungsi dari Ambon yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan ribu itu kembali dengan aman dan memperoleh hak-hak mereka sebagaimana sebelum terjadi kerusuhan. Semua itu harus dihadapkan kepada pemerintah sebelum dia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT di akhirat kelak.

Akhirnya kepada kaum muslimin di Ambon, Halmahera, dan daerah-daerah Maluku lainnya, bersabarlah kalian dan berjihadlah dalam menghadapi serangan musuh. Segala perjuangan kalian akan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Jika kalian wafat dalam mempertahankan harta, kehormatan, dan nyawa kalian, maka kalian akan mendapatkan pahala syahid. Apalagi kalian diserang lantaran Islam kalian.

"Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran)" (QS. Al Baqarah 217).

Ingatlah sabda Nabi:

"Janganlah kalian berangan-angan bertemu dengan musuh, tetapi bila kalian ketemu dengan nya maka janganlah mundur sedikitpun" (Al Hadits).

Kepada Organisasi-Organisasi Hak Asasi Manusia (HAM)

Badan intelijen Suriah melakukan serangan mendadak dan penangkapan besar-besaran terhadap para pemuda anggota Hizbut Tahrir dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan mereka di Suriah. Operasi yang terus berlangsung sejak hari Senin, 13 Desember 1999 itu telah menangkap sekitar 800 orang. Sekitar 100 orang ditangkap di Hims dan daerah sekitarnya, 100 orang ditangkap di Halab, 70 di Damaskus dan sekitarnya, 50 di Dar’a dan Hauran, dan 40 orang di kota-kota dan daerah-daerah di distrik Jazirah dan lain-lain. Mereka juga menyandera banyak keluarga para pemuda yang berhasil menyelamatkan diri, untuk menekan mereka agar mau menyerahkan diri dan pulang ke rumah mereka. Badan intelijen membuat keluarga para pemuda itu dalam kondisi ketakutan dan teror. Tambahan lagi, badan intelijen kini tengah menyiksa orang-orang yang tertangkap itu dengan berbagai cara.

Para pemuda anggota Hizbut Tahrir itu di lingkungan mereka terkenal sebagai orang-orang baik dan istiqomah. Sebagaian besar mereka adalah orang-orang terpelajar lulusan perguruan tinggi. Sekalipun telah jelas pada saat penangkapan mereka tidak ada tanda-tanda mereka melakukan perjuangan fisik bersenjata, juga tidak ada bentuk-bentuk kekerasan, dan sekalipun sudah terkenal bahwa Hizbut Tahrir tidak pernah menggunakan senjata dan sarana-sarana fisik dalam aktivitasnya, toh Badan intelijen melakukan penembakan pada sebagian pemuda itu, memukuli mereka, dan menumpahkan darah mereka. Saat penangkapan mereka di Hims dan Halab, Badan Intelejen membunuh seorang pemuda anggota HT di mobilnya saat memburunya, dan membunuh seorang perwira militer dan dua ajudannya di Damaskus.