Dugaan adanya aksi pemerkosaan terhadap etnis Tionghoa pada kerusuhan pertengahan Mei hanya isapan jempol karena tidak ada bukti-bukti nyata yang ditemui. Disimpulkan, "Pemerintah RI dikerjain" oleh organisasi-organisasi yang menggembar-gemborkan adanya pemerkosaan tersebut.

Kesimpulan "Pemerintah RI dikerjain" itu disampaikan 11 anggota LSM dari Taiwan kepada Menhankam/Pangab dan dilaporkan dalam Sidang Kabinet Terbatas bidang Polkam yang dipimpin Presiden BJ Habibie di Bina Graha, Jakarta, Rabu (26/8).

Menurut Menpen Muhammad Yunus, 11 anggota LSM dari Taiwan itu datang ke Indonesia guna mencari kebenaran terjadinya pemerkosaan terhadap etnis Tionghoa pada Mei lalu seperti banyak dilansir media massa belakangan ini.

"Selama mereka di Indonesia mereka telah bertemu dengan sejumlah tokoh, konsulat Taiwan di Jakarta, Menperta, dan mencari informasi tentang korban pemerkosaan. Ternyata ti-dak ditemukan adanya korban pemerkosaan, dan mereka menyimpulkan 'Anda (pemerintah) dikerjain'," kata Menpen.

Sementara itu pihak Kepolisian RI, menurut Menpen, juga telah melakukan pengusutan tentang dugaan pemerkosaan tersebut. "Ada 103 pengusutan yang dilakukan Polri, tapi hasilnya adalah tidak bisa dibuktikan adanya kasus pemerkosaan itu," ujar Muhammad Yunus. Dari 103 kasus yang diusut itu, kata Menpen, antara lain pengusutan terhadap informasi adanya pemerkosaan di Apartemen Mitra Bahari (4 orang). "Setelah diusut, hasilnya adalah: korban telah dievakuasi ke Singkawang, Manado dan Minahasa oleh Romo Sandyawan. Adanya pemerkosaan ini diragukan," ujar Menpen.

Begitu juga informasi tentang pemerkosaan yang terjadi di Jelambar, Jakarta Barat, yang bersumber dari informasi Pendeta Samuel Budi dari Gereja Pantekosta, Jelambar. "Hasilnya, tidak ada jemaah Gereja Pantekosta Jelambar yang diperkosa pada 13-14 Mei," kata Menpen.

"Itu hanya contoh-contoh dari 103 kasus yang diusut Polri," kata Menpen. (*)